SAMPIT –Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) berharap pemerintah pusat berkenan mengembalikan alokasi Dana Transfer ke Daerah (TKD) yang sebelumnya dikurangi, agar program-program prioritas daerah tetap dapat dijalankan sesuai rencana pembangunan.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kotim, Alang Arianto, mengatakan pihaknya telah kembali mengajukan sejumlah program strategis sesuai arahan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, yang meminta setiap daerah menyampaikan ulang program prioritasnya untuk dipertimbangkan oleh Kementerian Keuangan.
“Program-program itu sudah kami usulkan kembali dan saat ini kami menunggu keputusan dari Mendagri untuk diteruskan ke Kementerian Keuangan,” ujar Alang di Sampit, Kamis (6/11).
Diketahui, pemerintah pusat akan menerapkan kebijakan efisiensi anggaran nasional pada tahun 2026 mendatang. Salah satu dampaknya adalah pengurangan alokasi TKD bagi daerah, termasuk Kabupaten Kotawaringin Timur yang kehilangan sekitar Rp380 miliar dari dana transfer tersebut.
Pemangkasan anggaran ini menyebabkan sejumlah program daerah yang sebelumnya dirancang menggunakan dana TKD harus ditunda, disesuaikan, atau direstrukturisasi sesuai kemampuan fiskal daerah. Meski demikian, Pemkab Kotim memastikan kegiatan pembangunan tetap berjalan, meski dengan skala efisiensi dan prioritas yang lebih ketat.
“Meskipun dana TKD berkurang, pembangunan di Kotim tetap berjalan. Hanya saja memang ada beberapa kegiatan yang harus diefisienkan atau dijadwal ulang,” terang Alang.
Untuk menyiasati keterbatasan anggaran, Pemkab Kotim telah menggelar rapat kompilasi program, yang menggabungkan 14 program prioritas Bupati Kotim H. Halikinnor menjadi agenda pembangunan utama yang wajib dikawal dan diperjuangkan pendanaannya.
Menurut Alang, peluang untuk memperoleh dukungan pembiayaan dari pusat masih terbuka lebar. Dalam rapat koordinasi nasional di Kemendagri pekan lalu, Mendagri menyampaikan bahwa kementeriannya bersama Kementerian Keuangan akan memperjuangkan agar daerah tetap dapat menjalankan pelayanan publik secara optimal, terutama dalam skala prioritas yang sudah ditetapkan.
“Arahan dari Pak Mendagri sangat jelas, beliau meminta setiap daerah menyampaikan kembali program prioritasnya agar bisa dipertimbangkan pembiayaannya. Karena itu, Rp 380 miliar yang sebelumnya dikurangi kami usulkan kembali,” ungkapnya.
Alang optimistis, usulan yang diajukan Pemkab Kotim akan mendapat respon positif dari pemerintah pusat. Ia yakin komitmen pemerintah pusat terhadap keseimbangan pembangunan antardaerah masih kuat, apalagi Kotim merupakan salah satu daerah penopang ekonomi di wilayah Kalimantan Tengah.
“Kami berpikir positif, pemerintah pusat pasti memperhatikan aspirasi dan kebutuhan daerah. Kami hanya berharap agar sebagian program prioritas bisa disetujui kembali melalui pembiayaan pusat,” pungkasnya.(bnr)
