SAMPIT — Hasil tes urine yang dilakukan dalam kegiatan Sosialisasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di DPRD Kotawaringin Timur (Kotim), Senin (17/11) lalu mencatatkan lima peserta dinyatakan positif. Temuan ini langsung menjadi perhatian utama, mengingat mereka berasal dari unsur kepala desa dan ASN yang seharusnya menjadi contoh dalam upaya pemberantasan narkoba.
Ketua DPRD Kotim, Rimbun, mengatakan bahwa hasil tersebut menunjukkan masih adanya aparatur pemerintah yang rentan terhadap penyalahgunaan narkotika. Ia menilai kejutan tersebut harus dipandang sebagai peringatan bagi pemerintah desa untuk lebih serius memahami risiko peredaran narkoba yang kian mengkhawatirkan.
Rimbun menegaskan bahwa alasan yang disampaikan oleh kepala desa yang terindikasi positif tidak dapat menghapus fakta penggunaan yang terdeteksi dari sampel pemeriksaan.
“Dari 58 kepala desa yang hadir ada tiga yang positif. Alasan mereka memakai itu untuk menghilangkan rasa nyeri, tapi tetap saja hasilnya menunjukkan penggunaan,” ujar Rimbun, Rabu (19/11).
Selain kepala desa, dua ASN juga dinyatakan positif. Rimbun menyampaikan bahwa tes urine saat kegiatan belum mencakup seluruh peserta sehingga jumlah yang terdeteksi masih bisa berubah jika pemeriksaan diperluas. Ia menilai hasil sementara ini menjadi gambaran awal bahwa pengawasan perlu ditingkatkan.
“Ada dua ASN yang juga positif. Jadi total ada lima orang yang hasil tesnya positif,” katanya.
Terkait tindak lanjut, seluruh proses diserahkan kepada BNNK Kotim. Rimbun mengatakan bahwa penanganan harus mengikuti alur yang telah ditetapkan, termasuk kemungkinan rehabilitasi apabila hasil evaluasi medis menyatakan diperlukan. DPRD, lanjutnya, tidak ingin keluar dari kewenangan dan memilih menyerahkan sepenuhnya kepada instansi berwenang.
“Kita serahkan menurut prosedural. BNNK nanti berkoordinasi dengan pihak rumah sakit, apakah perlu rehabilitasi atau langkah lainnya,” jelasnya.
Di sisi lain, minimnya kehadiran kepala desa pada kegiatan tersebut juga menjadi sorotan. Dari total 168 desa, hanya 58 kepala desa yang hadir dan mayoritas tanpa keterangan. Menurut Rimbun, peredaran narkoba yang sudah mencapai tahap mengkhawatirkan seharusnya membuat aparatur desa lebih aktif mengikuti kegiatan pencegahan.
“Kita ini zona merah, hampir kehitam. Makanya kami dari DPRD berinisiatif memfasilitasi kegiatan ini,” ungkapnya.
Rimbun menambahkan bahwa upaya pencegahan ke depan tidak hanya menyasar pemerintah desa, tetapi juga institusi pendidikan. Ia berharap seluruh aparatur pemerintah dapat menjadi contoh dalam gerakan memerangi narkoba.
“Harapan kita, semua aparatur bisa jadi teladan. Karena perang terhadap narkoba harus dimulai dari pejabat publik,” tegasnya.(mth)
