MENERIMA : Ketua KONI Kotim, Alexius Esliter, saat menerima sejumlah OKP di kantor sekertariat KONI Kotim, Kamis (2/4/2026) malam.
SAMPIT – Fakta mengejutkan terungkap dari tubuh Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Sejak dilantik pada 14 Agustus 2025, hingga kini organisasi olahraga tersebut belum menerima sepeser pun dana dari pemerintah daerah, hal ini disampaikan langsung Ketua KONI Kotim, Alexius Esliter, saat audiensi bersama unsur organisasi kepemudaan dan mahasiswa, meliputi OKP, BEM, dan KPPM, Kamis (2/4/2026) malam.
“Sejak saya dilantik sampai hari ini, tidak ada satu rupiah pun dana dari pemerintah daerah yang masuk ke KONI. Semua kegiatan berjalan dari kemampuan dan inisiatif pribadi masing-masing,” ungkapnya.
Kondisi tersebut bukan sekadar persoalan teknis anggaran, melainkan menjadi sinyal serius terhentinya dukungan terhadap pembinaan olahraga di daerah.
Di tengah keterbatasan itu, aktivitas latihan atlet tetap berjalan. Namun di balik itu, tersimpan realita pahit, seluruh kebutuhan operasional ditanggung secara swadaya.
“Mulai dari biaya latihan, transportasi, sampai kebutuhan rapat, semuanya kami tanggung sendiri. Berat, tapi kami tidak ingin atlet berhenti hanya karena tidak ada anggaran,” tegas Alexius.
Padahal, merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk mendukung pembinaan olahraga secara terencana dan berkelanjutan, termasuk melalui pengalokasian anggaran.
Situasi yang terjadi saat ini dinilai bukan lagi sekadar keterlambatan pencairan dana, melainkan mencerminkan absennya tanggung jawab dalam menjalankan amanat tersebut.
KONI sebagai ujung tombak prestasi daerah justru dipaksa bertahan dengan dana pribadi. Sementara di sisi lain, target dan tuntutan prestasi tetap tinggi.
Sorotan pun mengarah tidak hanya kepada pihak eksekutif, tetapi juga legislatif. DPRD Kotim dinilai perlu menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal untuk memastikan anggaran benar-benar berpihak pada kepentingan publik, termasuk pembinaan atlet.
Jika kondisi ini terus berlarut tanpa kejelasan, publik mulai mempertanyakan efektivitas fungsi pengawasan dan penganggaran yang seharusnya menjadi pilar utama tata kelola pemerintahan daerah.
Ironisnya, di tengah puasa anggaran tersebut, para atlet tetap dituntut berprestasi. Mereka terus berlatih dengan semangat, meski dukungan nyata nyaris tak terlihat.
“Kami hanya butuh kepastian. Atlet tidak bisa hanya mengandalkan semangat, mereka butuh dukungan konkret,” ujar Alexius.
Situasi ini menempatkan atlet pada posisi sulit. Bertahan dengan keterbatasan atau mencari peluang di daerah lain yang lebih menjamin masa depan mereka. Jika hal itu terjadi, yang hilang bukan hanya peluang meraih medali, tetapi juga kebanggaan dan marwah daerah yang sebelumnya pernah berjaya sebagai juara umum Porprov Kalimantan Tengah.
“Kalau mereka mencari peluang kedaerah lain, kita tidak hanya kehilangan untuk mendaptkan medali, tetapi juga marwah sebagai juara umum Porprov tahun 2023 kemarin,” tutupnya.(bnr)