SAMPIT – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) kembali menyoroti lemahnya sistem pengelolaan pendapatan daerah, khususnya pada sektor retribusi daerah yang dinilai masih rawan kebocoran dan belum dikelola secara optimal.
Hal itu disampaikan oleh Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kotim, H.Abdul Kadir, saat rapat penyampaian rekomendasi strategis terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026, Jumat (7/11/2025).
Menurutnya, pemerintah daerah harus segera melakukan langkah konkret untuk memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pembenahan sistem dan penegakan pengawasan yang lebih ketat.
“Kita harus berani melakukan evaluasi menyeluruh terhadap potensi kebocoran retribusi dan mempercepat penerapan sistem pembayaran pajak serta retribusi secara digital agar lebih transparan dan akuntabel,” tegas Abdul Kadir.
Ia menilai, digitalisasi merupakan langkah strategis untuk menutup celah kebocoran dan memastikan setiap rupiah pendapatan daerah tercatat secara real time. Selain itu, Pemkab juga didorong untuk membentuk tim lintas organisasi perangkat daerah (OPD) yang memiliki target dan indikator kinerja jelas dalam mengoptimalkan pendapatan daerah.
“Selama ini kita masih terlalu bergantung pada dana transfer dari pusat, padahal potensi PAD kita cukup besar. Pemerintah daerah harus kreatif mencari sumber pendapatan baru agar pembangunan bisa berjalan berkelanjutan tanpa terus menunggu bantuan pusat,” ujarnya.
Abdul Kadir menyebut sejumlah sektor potensial yang bisa menjadi sumber PAD baru, seperti ekonomi digital, pariwisata, jasa logistik, hingga pengelolaan aset daerah produktif. Menurutnya, inovasi dan kolaborasi menjadi kunci untuk memperkuat kemandirian fiskal Kotim di tengah keterbatasan fiskal nasional.
Selain mendorong peningkatan pendapatan, Abdul Kadir juga menekankan pentingnya efisiensi dan fokus belanja daerah. Ia meminta agar APBD benar-benar diarahkan pada program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, bukan hanya terserap di kegiatan seremonial atau administrasi.
“Setiap rupiah yang dibelanjakan harus berorientasi pada hasil. Fokuskan anggaran pada sektor produktif seperti pemberdayaan ekonomi rakyat, pendidikan, pelatihan kerja, dan infrastruktur dasar,” tegasnya.
Politisi senior Partai Golkar itu juga menegaskan perlunya penerapan penganggaran berbasis kinerja (performance-based budgeting) agar setiap tambahan anggaran memiliki indikator keberhasilan yang terukur.
“Anggaran daerah bukan sekadar soal pelaksanaan kegiatan, tapi sejauh mana hasilnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” pungkasnya.(bnr)
