Gagal !! Aksi Besar Mengancam.
SAMPIT – Rencana aksi demonstrasi besar-besaran yang melibatkan 32 koperasi plasma dengan 12.439 anggota di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) resmi ditunda. Aliansi Masyarakat Peduli Plasma 119 (AMPLAS 119) memilih menunggu hasil rapat lanjutan pada 27 Januari 2026 sebelum menentukan langkah berikutnya.
Ketua Koordinator AMPLAS 119, Audy Valent, mengatakan aksi yang semula dijadwalkan pada 14 Januari 2026 ditunda karena Pemerintah Kabupaten Kotim melalui Tim Satgas FPKMS masih berupaya memfasilitasi penyelesaian tuntutan masyarakat terkait realisasi kewajiban plasma 20 persen di dalam kebun inti perusahaan sawit.
“Semua persiapan aksi sudah kami siapkan, termasuk biaya dan akomodasi. Namun kami memberi kesempatan terakhir kepada pemerintah dan perusahaan melalui pertemuan 27 Januari nanti,” kata Audy, Selasa (14/1/2026).
Tim Satgas Percepatan Pelaksanaan Kewajiban Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar (FPKMS) dibentuk Pemkab Kotim untuk memastikan perusahaan perkebunan kelapa sawit menjalankan kewajiban plasma 20 persen sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Surat Bupati Kotim tertanggal 9 September 2025.
Namun, AMPLAS 119 menilai kinerja tim satgas belum maksimal. Dalam somasi pertama, AMPLAS menyatakan sebagian besar perusahaan menolak melaksanakan kewajiban plasma di dalam kebun inti dan hanya menawarkan program alternatif yang dinilai menyimpang dari substansi regulasi.
“Sebagian perusahaan patuh dan ada yang sedang berproses. Tapi masih ada yang secara terang-terangan menolak, bahkan mengabaikan undangan Bupati,” tegas Audy.
Rapat yang digelar Selasa, 13 Januari 2026, dipimpin Asisten II Setda Kotim Rodi Kamislam, berlangsung selama lebih dari tiga jam. Rapat tersebut menyepakati pertemuan lanjutan pada 27 Januari 2026 dengan menghadirkan pihak perusahaan yang memiliki kewenangan mengambil keputusan.
AMPLAS 119 menegaskan, jika pertemuan tersebut tidak menghasilkan komitmen nyata, maka aksi demonstrasi besar selama lima hari akan digelar, termasuk menduduki lokasi perusahaan yang dinilai membangkang.
“Ini adalah langkah terakhir. Jika gagal, 32 koperasi siap turun ke lapangan. Kami juga akan menagih janji Bupati yang siap turun langsung, sebagaimana pernyataan beliau yang telah terekam dan beredar luas,” pungkas Audy. (bnr)
