SAMPIT – Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih peringkat terbaik I dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025, yang digelar oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kotim.
Penghargaan ini menjadi bukti nyata komitmen Bapperida dalam menjalankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam setiap tahapan perencanaan pembangunan daerah.
Kepala Bapperida Kotim, Alang Arianto, menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih atas penghargaan tersebut. Ia menilai capaian ini bukan sekadar pengakuan formal, tetapi juga menjadi pemacu semangat bagi jajaran Bapperida untuk terus memperkuat keterbukaan informasi kepada masyarakat.
“Kami berterima kasih atas penghargaan yang diberikan. Prinsip kami sederhana: masyarakat berhak tahu apa yang sedang dan akan dilakukan pemerintah. Karena itu, keterbukaan informasi menjadi kewajiban, bukan pilihan,” ujar Alang, Rabu (5/11).
Menurut Alang, keterbukaan informasi publik merupakan bagian penting dari upaya mewujudkan pemerintahan yang transparan dan bertanggung jawab. Ia menegaskan, masyarakat perlu mengetahui rencana kerja pemerintah daerah, terutama yang tertuang dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan turunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
“Jika RKPD merupakan turunan dari RPJMD yang sudah disepakati, maka dokumen itu wajib disampaikan kepada masyarakat agar mereka bisa memberikan masukan setiap tahun terhadap pelaksanaan pembangunan,” jelasnya.
Lebih lanjut, Alang menegaskan bahwa penghargaan ini mencerminkan kesungguhan pemerintah daerah dalam menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang menjamin hak masyarakat untuk mengakses informasi penyelenggaraan pemerintahan.
“Dengan adanya undang-undang ini, masyarakat bisa mengetahui, bahkan mengoreksi kebijakan pemerintah. Ini penting agar arah pembangunan di Kotim lebih transparan, terukur, dan diawasi bersama,” tambahnya.
Ia menilai, penerapan keterbukaan informasi publik juga berdampak positif terhadap peningkatan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah daerah.
“Selama ini terkadang informasi dianggap tertutup. Padahal, lembaga publik justru wajib terbuka agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dan saling curiga,” tandasnya.
Sebagai informasi, Bapperida Kotim berhasil meraih peringkat terbaik I dengan nilai 73,01 dalam ajang Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2025. Penghargaan tersebut diberikan berdasarkan evaluasi terhadap komitmen Bapperida dalam menerapkan prinsip transparansi dan inovasi dalam pengelolaan data pembangunan daerah.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Diskominfo Kotim, Jumberi, menjelaskan bahwa kegiatan penganugerahan ini merupakan bagian dari Rapat Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Tahun 2025, yang bertujuan menilai tingkat keterbukaan informasi publik di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan kecamatan.
“Penilaian dilakukan melalui pengisian self-assessment questionnaire atau SAQ oleh masing-masing OPD dan kecamatan. Hasilnya menunjukkan sejauh mana komitmen dan kesiapan mereka dalam memberikan layanan informasi yang cepat, akurat, dan transparan,” terang Jumberi.
Ia menambahkan, penilaian mengacu pada enam indikator utama, yaitu: sarana dan prasarana layanan informasi, kualitas dan jenis informasi yang disediakan, komitmen organisasi terhadap keterbukaan, digitalisasi dan pemanfaatan teknologi informasi, serta transparansi dalam pengelolaan barang dan jasa.
“Melalui kegiatan ini, kami ingin mendorong percepatan digitalisasi layanan informasi publik, sekaligus membangun budaya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotim,” ujarnya.
Jumberi berharap, keberhasilan Bapperida menjadi teladan bagi OPD lainnya untuk meningkatkan komitmen terhadap keterbukaan informasi publik.
“Kami berharap seluruh perangkat daerah semakin terbuka dan proaktif dalam menyediakan informasi publik. Semakin baik keterbukaan informasi, semakin tinggi pula kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah,” pungkasnya. (bnr)
