PANGKALABUN- Ancaman bencana bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, perlu upaya dan langkah nyata untuk meningkatkan kemampuan penanganan bencana secara cepat dan tepat. Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat kembali memperkuat upaya kesiapsiagaan bencana melalui kegiatan Sosialisasi Desa dan Kelurahan Tangguh Bencana (DESTANA) 2025. Kegiatan yang digelar di Hotel Mercure ini diikuti para camat, kepala desa, lurah, SOPD, BPBD, serta narasumber dari Provinsi Kalimantan Tengah, belum lama ini.
Wakil Bupati Kotawaringin Barat, Suyanto, memberikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan yang melibatkan berbagai pihak tersebut. Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dalam mengatasi persoalan bencana, terutama mengingat luasnya wilayah yang meliputi daratan, sungai, hingga kawasan pesisir. Selain itu, kondisi geografis Kotawaringin Barat yang rentan terhadap banjir, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), serta cuaca ekstrem menjadi alasan penting untuk memperkuat kesiapsiagaan.
Menurutnya, paradigma penanganan bencana harus berubah dari pola responsif menjadi preventif. “Kita harus memperkuat mitigasi dan pengurangan risiko. Jangan sampai bencana terjadi baru dilakukan berbagai langkah dan tindakan,” tegasnya.
Suyanto juga menekankan,bahwa kesiapsiagaan masyarakat merupakan kunci utama dalam mencegah dan meminimalkan dampak bencana. Desa sebagai garda terdepan harus diperkuat melalui program yang terencana dan berkelanjutan. Ia menyampaikan beberapa instruksi strategis, di antaranya:
yanto menekankan pentingnya kesiapsiagaan masyarakat sebagai kunci utama dalam mencegah dan meminimalkan dampak bencana. Dan desa sebagai garda terdepan perlu diperkuat kapasitasnya melalui program-program yang terencana dan berkelanjutan. Beberapa instruksi strategis, antara lain integrasi Pengurangan Risiko Bencana (PRB) dalam RPJMDes dan RKPDes, pemanfaatan Dana Desa untuk kegiatan mitigasi, Pembentukan tim relawan desa yang melibatkan berbagai unsur masyarakat. Pelaksanaan Penilaian Mandiri Ketangguhan Desa secara berkala serta penggunaan Kajian Risiko Bencana 2024 sebagai acuan utama perencanaan desa.
“Khusus kepada para camat untuk mempercepat pengembangan program Kecamatan Tangguh Bencana (KENCANA) sebagai pusat koordinasi mitigasi di tingkat kewilayahan. Peran penting BPBD dalam memberikan pendampingan teknis yang terjadwal dan terarah agar program DESTANA berjalan efektif di seluruh desa dan kelurahan,”ujarnya.(son)
