SAMPIT – Persiapan kontingen Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) menuju Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Kalimantan Tengah 2026 dinilai berada di titik kritis. Keterlambatan pencairan dana hibah untuk Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kotim memicu kekhawatiran sekaligus sorotan tajam dari DPRD setempat.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Kotim, Riskon Fabiansyah, menegaskan bahwa waktu pembinaan atlet kini sangat terbatas akibat belum cairnya dana dari Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora).
“Sudah masuk November, artinya waktu efektif hanya sampai 15 Desember. Kalau dana belum turun, bagaimana cabang olahraga bisa melakukan pembinaan, seleksi atlet, hingga menyusun LPJ,” kritik Riskon di Sampit, Selasa (18/11).
Ia menilai, kondisi ini sangat disayangkan mengingat anggaran tersebut telah dialokasikan dalam APBD murni dan semestinya dicairkan sejak triwulan pertama. Keterlambatan ini, menurutnya, akan berdampak besar terhadap kualitas dan kesiapan atlet.
“Pembinaan atlet tidak bisa dilakukan hanya dalam dua bulan. Ini jelas tidak ideal dan sangat menghambat target prestasi,” tegas politisi Partai Golkar tersebut.
Riskon juga membantah isu yang mengaitkan lambatnya pencairan dana dengan kasus hukum yang pernah menimpa kepengurusan KONI sebelumnya.
“Tidak ada kaitannya sama sekali. Jangan mencampuradukkan persoalan,” ujarnya.
Sebagai Ketua IPSI Kotim, Riskon mendorong Dispora dan instansi terkait segera mempercepat proses pencairan dana hibah agar program pembinaan tidak semakin tertinggal.
Ia juga mengingatkan bahwa jika pola keterlambatan ini terus berulang dari tahun ke tahun, Kotim akan kesulitan bersaing di ajang Porprov mendatang.
“Kita punya 34 cabang olahraga yang harus dibina. Jika dana dan waktu saja sudah terhambat, bagaimana kita bisa menargetkan posisi terbaik di Porprov,” tutupnya.(bnr)
